budayakan gerakan anti korupsi

MEMBUDAYAKAN GERAKAN ANTI KORUPSI DALAM RANGKA

PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA

ABSTRAK

Pemberantasan atau penanggulangan tindak pidana korups i diera

reformasi, ditandai dengan lahirnya lembaga baru yang bernama Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang KPK, karena lembaga pemerintah yang menangani

perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien.

KPK dengan segala kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang

telah bekerja dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi yang besar

pada instansi yang selama ini tidak terjangkau oleh aparat penegak

hukum. Namun dalam melaksanakan tugasnya KPK menghadapi kendala

antara lain berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang

belum menunjang. Oleh karena itu perlu dibudayakan nilai-nilai dan sikap-

sikap anti k orupsi dalam masyarakat, agar penanggulangan tindak pidana

korupsi efektif dan efisien. Untuk itu KPK sebagai ujung tombak, bekerja

sama dengan semua komponen masyarakat ; LSM, pers, dan tokoh-tokoh

masyarakat dalam membudayakan gerakan anti korupsi dalam rangka

penanggulangan korupsi di Indonesia.

Keywords: Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.

I   PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi ini tekad pemerintah menyelenggarakan

pemerintahan yang baik (good goverment) dan pemerintahan yang bersih

(clean goverment) sering didengungkan, dan disambut antusias oleh

seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang telah lama mendambakan

kesejahteraan dan keadilan s ebagaimana amanat Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal itu, maka terlebih dahulu

korupsi dalam segala bentuknya harus diberantas atau dengan kata lain

ditanggulangi, sehingga korupsi tidak merajalela. Pemerintahan yang bisa

mengendalikan korupsi adalah pemerintahan yang kuat, bersih, terbuka,

pemimpin yang tidak otoriter, menegakkan supremasi hukum, dan

berorientasi kepada kesejahteraan rakyat (Erlangga Masidian, Kompas,

26 Agustus 1999).

1

46

Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.

Bahwa penanggulangan korupsi telah membuahkan hasil berupa

timbulnya budaya takut pada sebagian birokrat untuk melakukan korupsi,

tercermin dari sikap hati-hati pada pelayanan publik, sampai pada sikap

penolakan sebagian pejabat untuk menjadi Pimpinan Pr oyek (Pimpro) dan

Bendahara Proyek yang sebelumnya posisi ini menjadi “rebutan” banyak

pihak. Meski hal ini bukan menjadi tolak ukur bahwa korupsi sudah tidak

ada lagi di Indonesia, karena pada kenyataannya, kepercayaan

masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, Kepolisian,

Kejaksaan dan Pengadilan semakin menurun (rendah).

Kini kepercayaan dan harapan masyarakat luas dalam

penanggulangan korupsi hanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) yang dibentuk justru karena lembaga pemerintah yang menangani

perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien

dalam memberantas tindak pidana korupsi (lihat konsiderans Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK) .

KPK dengan segala kewenangan yang ada padanya telah bekerja,

dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi besar pada instansi yang

selama ini tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum. Namun ditengah

keberhasilannya itu KPK menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut :

(Jeane Neltje Saly, 2007).

a.  Adanya kesan ketidakharmonisan antara lembaga Kejaksaan dan

Kepolisian dengan KPK, karena KPK dianggap sebagai saingan atau

kompetitor dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi.

b.  KPK dianggap sarat dengan muatan politis, anggapan ini timbul karena

adanya asumsi bahwa pemerintah Indonesia mengalami tekanan dari

dunia internasional yang telah mengklasifikasikan Indonesia sebagai

salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu pembentukan

KPK dianggap hanya sebagai solusi sementara menghadapi tudingan

tersebut.

c. Masyarakat sudah jenuh dengan janji pemerintah memberantas

korupsi sehingga dianggap sebagai lip servis, dan menimbulkan sikap

apriori masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPK tersebut harus segera

diatasi dan dicarikan solusinya, jika tidak ingin penanggulangan korupsi

mengalami kegagalan seperti pada era-era sebelumnya, bahkan

kemungkinan korupsi akan lebih merajalela dimasa mendatang.

Mencuatnya kasus Bibit-Chandra beberapa waktu lalu membuktikan hal

ini.

2. PERMASALAHAN

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam

penulisan artikel ini, masalah utama yang akan dibahas adalah

Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.                                                            47

membudayakan gerakan anti korupsi dalam rangka penanggulangan

tindak pidana korupsi di Indonesia, dan peran pemerintah serta KPK

dalam gerakan dimaksud.

II. PEMBAHASAN

1. Budaya (Hukum) dan Penanggulangan Korupsi

Friedman (1975) menyatakan bahwa dalam hal pengkajian Sistem

Hukum (legal system) dapat didekati dari tiga komponen, yaitu struktur,

substansi, dan kultur (budaya). Komponen struktur adalah bagian-bagian

yang bergerak dalam suatu mekanisme, komponen substansi merupakan

hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum dan meliputi kaedah-

kaedah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah

nilai-nilai dan sikap-sikap yang mengikat sistem hukum itu secara

bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam

budaya masyarakat secara keseluruhan.

Komponen kultur (budaya) memegang peranan yang sangat penting

dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat keberhasilan

penegakan hukum pada suatu masyarakat tinggi karena didukung oleh

kultur masyarakat, misalnya melalaui partisipasi masyarakat (

public

participation

) yang sangat tinggi pula dalam pencegahan kejahatan,

melaporkan dan membuat pengaduan terjadinya kejahatan di

lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam

usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan

substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak

menginginkan prosedur formal itu ditetapkan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya komponen struktur dan substansi yang sangat baik atau

“modern” dalam kenyataannya tidak menghasilkan output penegakan

hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur

formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu

berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya :

pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah

ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan

dalam masyarakat, yaitu sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan

demikian, maka hukum akan menjadi wadah bagi penyaluran proses-

proses dalam masyarakat, yang secara teoritis fungsi demikian itu dapat

dilaksanakannya, baik dengan cara memberikan jalan agar proses-proses

berjalan dengan tertib dan teratur, maupun untuk mengalurkannya sesuai

dengan tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan.

48

Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.

Sebagaimana kejahatan pada umumnya, korupsi dapat terjadi kapan

saja dan dimana saja, dilak ukan baik oleh k alangan atas (elit) di pusat dan

daerah, maupun oleh kalangan bawah (pegawai rendahan), seperti :

dalam pembuatan KTP, SIM dan berbagai macam perizinan. Korupsi

menggoroti kehidupan masyarakat terutama rakyat kecil yang

menanggung beban ekonomi biaya tinggi, dan melambungnya harga

barang-barang kebutuhan pokok ditengah sulitnya kehidupan.

Penanggulangan ter hadap kejahatan (termasuk korupsi) pada

hakikatnya adalah suatu policy atau kebijakan yang dipilih oleh penguasa

(pemerintah) dalam kerangka kebijak an atau politik kriminal . (Sudarto)

(1981 : 161) mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal,

yaitu :

a.  Dalam arti sempit, ialah keseluruhan as as dan metode yang menjadi

dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana ;

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi ;

c.  Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan

untuk menegakkan norma-norma sosial dalam masyarakat.

Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dan bagian integral dari

upaya perlindungan masyarakat

(social defence

), serta upaya mencapai

kesejahteraan masyarakat (

social welfare

). Oleh karena itu tujuan akhir

dan utamanya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat.

Agar penanggulangan korupsi efektif dan efisien, maka perlu

diketahui terlebih dahulu faktor-faktor penyebabnya. Menurut Syed

Hussein Alatas (1986:46), faktor-faktor penyebab korupsi adalah :

a.  Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci

yang mampu memberikan ilham dan tingkah laku yang menjinakkan

korupsi.

b.  Kelemahan pengajaran agama dan etika.

c.  Kolonialisme, suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan

dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

d. Kurangnya pendidikan.

e. Kemiskinan.

f.  Tiadanya tindakan hukum yang keras.

g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.

h. Struktur pemerintahan.

i.  Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan

radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.

Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.                                                            49

j.  Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan

cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.

Dari berbagai faktor penyebab korupsi di atas, sangat erat kaitannya

dengan aspek budaya (hukum), maka perlu suatu gerakan

membudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi di tengah

masyarakat Indonesia, sehingga akan menjadi motor penggerak bagi

bekerjanya hukum. Seperti dikemukakan Satjipto Kahardjo (1980:36)

dengan mengutip Friedman ; bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ini

dianggap semacam bensin yang akan menggerakkan motor tatanan

hukum yang ada, bahwa tanpa motor penggerak ini maka pranata hukum

itu akan menjadi lembaga yang mati belaka. Unsur nilai-nilai dan sikap-

sikap inilah yang kemudian dikenal dengan nama kultur hukum. Dalam hal

nilai-nilai hukum dan sikap-sikap anti korupsi dimaksud adalah agar setiap

warga masyarakat tidak mentolerir segala bentuk pengimpangan yang

cenderung korup dan merugikan pihak lain, seperti : tidak mau menerima

dan memberi suap sebagai jalan pintas dalam mengurus suatu keperluan,

melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya

praktek suap atau korupsi dalam segala bentuk, seperti dirumuskan dalam

Undang-undang Nom or 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

tahun 2001, terdapat 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi

yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut (Ahmad Ubbe,

2007) :

a. Kerugian uang negara ;

b. Suap-menyuap ;

c. Penggelapan dalam jabatan ;

d. Pemerasan ;

e. Perbuatan curang ;

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan

g. Gratifikasi.

Bukan rahasia lagi bahwa pengurusan hampir semua keperluan

hidup dalam masyarakat, seperti masuk sekolah, mencari pekerjaan,

berbagai macam perizinan, pengasahan hak dan sebagainya dapat diatur,

dalam arti bagi mereka yang mau dam mampu memberi suap urusannya

akan lancar dan sesuai dengan keinginan. Sedangkan bagi mereka yang

tidak mau dan tidak mampu memberi suap urusannya akan tersendat atau

resiko ditolak meski telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan

untuk itu. Fakta atau kenyataan ini telah lama berlangsung namun sampai

saat ini belum tersentuh oleh hukum. Seakan-akan hal semacam ini sudah

menjadi hal yang biasa dalam masyarakat. Dengan kata lain sudah

menjadi budaya. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut jika tidak

menginginkan bangsa Indonesia semakin terpuruk dan perlu tindakan

reaktif yang tegas dan berkelanjutan (

counter act

) dari pemerintah dan

semua pihak yang masih memiliki integritas dan moral yang tinggi.

50

Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.

Muladi (tanpa tahun:3), mengatakan satu hal yang perlu diperhatikan

adalah bahwa tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan

sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini

hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang

bersifat penal). Sistem peradilan pidana hanya berfungsi terhadap

recorded crimes

yang menjadi masukannya. Fungsinya pun kadang-

kadang tidak dapat bersifat maksimal (

total anforcement

) sebab demi

menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (

public order)

dan hak-

hak individual (

individual right

) maka batas-batas penegakan hukum

dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Keterbatasan hukum pidana dangan sistem peradilan pidananya

mengakibatkan tidak semua pelaku kejahatan korupsi dapat diajukan ke

pengadilan, bahkan tidak jarang meski sampai ke pengadilan hasilnya

adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, karena

syarat-syarat pembuktian yang harus dipenuhi menur ut Undang-Undang

tidak mencukupi atau kurang memadainya alat bukti yang ada.

Hal itu menunjukkan betapa pentingnya sarana penanggulangan

lainnya yang diharapkan dapat berfungsi dengan baik, yaitu sarana non

penal atau pencegah tanpa menggunakan pidana (

prevention without

punishment

). Kenyataan tersebut akan lebih memprihatinkan apabila di

tubuh aparat yang seharusnya menegakkan hukum ternyata dapat “diatur”

oleh pihak koruptor dengan diimingi imbalan (suap) untuk mementahkan

perkaranya yang dikenal dengan istilah mafia hukum, makelar kasus dan

sebagainya.

2. KPK Sebagai Ujung Tombak Membudayakan Gerakan Anti

Korupsi di Masyarakat

Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan

mencuatnya skandal Bank Century dan kasus Bibit-Chandra yang menyita

perhatian hampir seluruh lapis an masyarakat. Betapa tidak, belum lagi

tuntas kasus yang menimpa mantan ketua KPK Antasari Azhar yang

kontroversi itu, masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.

Kasus-kasus tersebut seakan suatu bukti bahwa apa yang menjadi

kendala bagi KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi,

dan seakan kesemuanya itu merupak an rekayasa atau perlawanan

(counter) dari pihak-pihak yang tidak senang dengan keberhasilan KPK,

dengan tujuan melemahkan KPK. Diluar dugaan sebagai reaksi

masyarakat telah melahirkan gerakan moral yang dahsyat dan belum

pernah terjadi selama ini, dimana masyarakat luas m emberikan dukungan

kepada KPK untuk tetap melaksanakan tugasnya dalam memberantas

korupsi. Mengingat korupsi telah menjalar pada semua bidang kehidupan

Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.                                                            51

dan telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (

exstra ordinary crime

),

sehingga untuk menanggulangi korupsi diperlukan cara-cara yang luar

biasa pula. Sehubungan dengan hal itu Chandra M. Chamsah salah satu

pimpinan KPK mengatakan, bahwa saat ini gerakan anti korupsi berubah

menjadi gerakan “kultural”, gerakan ini harus terus mendapat dukungan

(Jambi Ekspres, 9 Desember 2009).

Ini adalah moment yang tepat bagi KPK dan seluruh lapisan

masyarakat meningkatkan gerakan anti korupsi dengan membudayakan

nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi pada seluruh lapisan masyarakat

melalui pendidikan baik formal maupun non formal secara

berkesinambungan, dengan menanamkan pemahaman bahwa korupsi

dalam segala bentuknya adalah perbuatan yang merugikan masyarakat

dan tercela secara moral, etika, dan agama. Meskipun demikian

penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana) harus terus

ditingkatkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam

pelaksanaannya. Karena walaupun penegakan hukum pidana dalam

rangka penanggulangan kejahatan (termasuk korupsi) bukan merupakan

satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat

diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan

makna dari negara berdasarkan hukum (Muladi, tanpa tahun:7).

Sudah terlalu banyak kasus korups i berlalu tanpa proses hukum

dimasa lalu, hal ini tentunya tidak boleh terulang lagi. Kini masanya

masyarakat bangkit melawan segala bentuk korupsi pada semua

tingkatan bersama KPK, dan untuk itu KPK sebagai motivator masyarakat

menjadi ujung tombak dalam penanggulangan korupsi harus ada pada

setiap Propinsi baik Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Indonesia dan

dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

Hal itu sesuai dengan tugas dan wewenang KPK berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang antara lain menyatakan :

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

a.  Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan tindak pidana kor upsi ;

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi ;

c.  Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak

pidana korupsi ;

d. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan

e.  Melakukan motivator terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 13 :

52

Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

a.  Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta

kekayaan penyelenggara negara ;

b.  Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi ;

c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap

jenjang pendidikan ;

d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi

pemberantasan tindak pidana kor upsi ;

e.  Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum ;

f.  Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan

tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d, dan Pasal 13 huruf c, d, dan

e terdsebut di atas, maka jelas bahwa KPK bertugas dan memiliki

wewenang untuk menyelenggar akan gerakan anti korupsi pada semua

jenjang pendidikan, dan melakukan kampanye anti korupsi kepada

masyarakat umum dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan tindak

pidana korupsi, disamping tugas represif atau penegakan hukum pidana.

Dengan demikian diaharapk an suatu saat nanti timbulnya budaya malu

(bukan takut) melakukan korupsi dan budaya anti terhadap perbuatan

korupsi dalam masyarakat Indonesia.

Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan

masyarakat seperti mahasiswa, LSM, dan pers baik media cetak maupun

elektronik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa

lainnya.

Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.

53

III.   PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

a.  Membudayakan gerakan anti korupsi, adalah upaya yang sungguh-

sungguh dan berkelanjutan dari penguasa (pemerintah)

menanamkan pemahaman bahwa korupsi adalah perbuatan yang

tercela berdasarkan agama, sosial dan hukum.

b.  Gerakan anti korupsi, akan menimbulkan budaya malu melakukan

korupsi, dan sikap anti terhadap perbuatan-perbuatan korupsi

dalam masyarakat sehingga akan melaporkan kepada aparat

penegak hukum, dan mengawasi prosesnya.

c.  KPK sebagai ujung tombak dan koordinator gerakan anti korupsi di

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002

khususnya Pasal 6 huruf d dan Pasal 13 huruf c, d dan e.

2. Saran

Agar gerakan anti korupsi dapat berjalan dengan efektif, maka perlu

dibentuk lembaga KPK pada s etiap Propinsi baik di Kabupaten dan Kota

diseluruh Indonesia lengkap dengan sarana dan prasarana yang

diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas,

Syed Hussein, Sosiologi Korupsi

, LP3S, Jakarta, 1986.

Friedman,

Lawrence.M, The Legal System, A Social Perspective, Rusel

Sage Foundation,

Newyork, 1975.

Masdiana Erlangga,

Korupsi Dalam Wajah Politik Kekuasaan

, Kompas, 26

Agustus 1999.

Muladi,

Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,

Universitas Diponogoro,

tanpa tahun.

Nawawi,

Barda Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1996.

54

Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.

Neltje, Jeane Saly,

Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum

Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia

Vol. 4 No. 1,

Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.

Rahardjo, Satjipto,

Hukum dan Perubahan Sosial

, Alumni, Bandung, 1983.

Sudarto,

Hukum dan Hukum Pidana

, Alumni, Bandung, 1981.

Ubbe,

Ahmad, Implikasi Putusan Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi

Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia

Vol. 4 No. 1, Maret 2007,

Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemebrantasan

Korupsi.